Kediri – Calon Bupati Kediri nomor urut 02, Hanindhito Himawan Pramana akrab disapa Mas Dhito menyatakan secara bertahap bakal menyelesaikan persoalan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru honorer di Kabupaten Kediri.
Dalam kampanye yang dilakukan, Mas Dhito, sapaan akrabnya kerap mendapatkan aspirasi dari warga termasuk para guru honorer. Seperti halnya Febri, perwakilan dari guru honorer saat bertemu Mas Dhito di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Rabu (16/10/2024).
“Kami ingin dengan pengabdian kami yang sudah cukup lama kalau bisa kita diangkat langsung menjadi P3K, ” kata guru yang telah mengabdi selama 15 tahun itu.
Diakui guru yang mengajar di SMP 1 Wates tersebut, saat ini masih banyak para guru yang mengabdi bahkan puluhan tahun masih berstatus honorer. Dalam kesempatan itu, mewakili guru honorer lain Febri juga berterimakasih adanya program insentif bagi tenaga pendidik yang diberikan Mas Dhito.
Baca juga:
Tony Rosyid: Berebut Warga NU
|
“Saya mewakili teman-teman pendidik, saya akan mengucapkan terimakasih kepada Mas Dhito karena sudah ada program bantuan insentif untuk para guru baik itu untuk SD, TK dan SMP. Saya ucapkan terimakasih karena itu sangat membantu bagi kami, ” ungkapnya.
Merespon harapan para guru honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K tersebut, Mas Dhito menyebut, dalam mengusung program kerja bersama wakilnya Dewi Mariya Ulfa, dia melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang selalu menjadi perhatiannya.
Baca juga:
Zainal Bintang: Buya Syafii...
|
“Seperti ibunya (Febri) yang sudah bekerja belasan tahun mendidik calon penerus bangsa ini yang harus dipikirkan, ini yang harus diselesaikan, ” tuturnya.
Di Kabupaten Kediri, hingga 2024 ini setidaknya ada sekitar 2.185 guru yang telah diangkat menjadi P3K. Dari jumlah itu, masih ada ribuan guru lagi yang sudah terdaftar di Dapodik belum masuk P3K dan tercatat sebagai penerima insentif dari Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Di data kami ada 6400 yang masih belum (P3K) baik itu swasta maupun yang masuk dalam Dinas pendirikan. Untuk mengangkat 6400 itu kalau saya buat simulasi ketemu angka Rp610 sampai 620 miliar (anggaran yang dibutuhkan) untuk mengangkat guru ini menjadi guru P3K, ” bebernya.
Untuk mengangkat para guru honorer menjadi P3K itu, diterangkan Mas Dhito, tidak bisa dilakukan secara langsung karena menyalahi aturan. Menjadi komitmennya jika nantinya kembali mendapatkan amanat rakyat untuk memimpin di periode kedua Mas Dhito akan meminta ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) supaya formasi P3K bisa lebih banyak.
Pasalnya jumlah formasi yang diterima saat ini dinilai masih terbatas sehingga belum bisa melakukan percepatan pengangkatan guru honorer itu menjadi P3K. Mas Dhito pun meyakini dalam lima tahun kedepan persoalan guru honorer itu dapat terselesaikan.
“Bahwa persoalan guru honorer ini persoalan yang akan kita selesaikan secara bertahap, ” tandasnya.